Desa Kejapanan sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang
|
pasuruan.bawaslu.go.id – Pasuruan. Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, merupakan Desa dengan jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Pasuruan, dengan jumlah pemilih mencapai belasan ribu ini, kini menjadi salah satu desa mitra binaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi.
Hal itu ditandai dengan kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dan berkomitmen mewujudkan Desa Pengawasan dan APU (Desa Anti Politik Uang), Kamis (10/02/2022).
Penandatangan MoU ini, bertempat di balai desa Kejapanan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, M. Nasrup dan Kepala Desa Kejapanan, Randi Saputra. Acara penandatanganan ini dilakukan sesaat sebelum acara koordinasi UMKM Kejapanan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, M. Nasrup mengungkapkan, pihaknya menandatangani MoU juga membentuk Desa Pengawasan dan Desa APU (Anti Politik Uang) ini menjadi payung hukum kerja sama yang sudah berjalan selama ini dan kerja sama di masa depan.
"Ini merupakan sebagai follow up atas dibentuknya Desa Pengawasan dan Desa APU pada 2019 lalu. Kami bertekad untuk selalu meneguhkan semangat Demokrasi dan gerakan anti politik uang di masyarakat. Meskipun tidak sedang melaksanakan Pemilu maupun Pilkada, penguatan nilai-nilai Demokrasi di masyarakat tetap harus di teguhkan. Hal ini juga dimaksudkan sebagai persiapan menyongsong Pemilu 2024," bebernya.
Setelah penandatanganan bersama, dilanjut dengan memberikan pendidikan Pengawasan partisipatif kepada masyarakat yang disampaikan oleh Titin Wahyuningsih anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan selalu kordiv PHL (Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga). Dengan harapan agar masyarakat mengetahui hukum-hukum Pemilu saat masuk tahapan Pemilu maupun Pilkada.
Sementara itu kepala desa Kejapanan, Randi Saputra menyambut baik ikhtiar Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pendidikan Demokrasi di wilayahnya. Semoga Kejapanan semakin demokratis, pungkasnya.[ith/#HM]
