KPK Curigai Daerah Covid-19 Sedikit dengan Bansos Besar

pasuruan.bawaslu.go.id – Surabaya.    Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK mengutarakan, terdapat tiga cluster pusaran politik uang, yakni: peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih.

Hal itu ia utarakan saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik dengan tema “Kaum Miskin Kota Dalam Pusaran Politik Uang”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jatim, Rabu (08/07/2020) pagi.

Diskusi publik ini juga diikuti oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Hari Moerti dan Titin Wahyuningsih yang mengikuti melalui zoom meeting dari kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Lebih rinci Ghufron, menjelaskan ketiga cluster, Pertama; Peserta, peserta melahirkan pasangan calon, pasangan calon melahirkan tim kampanye. Kedua; Penyelenggara pemilu, money politic juga terjadi di penyelenggara pemilu. Ketiga; Pemilih, komponen pemilih ini tidak kalah penting, jika pemilihnya dewasa maka tidak terjadi money politic.

“Pemilih menggadaikan suara, calon sudah membeli, calon merasa telah memiliki legitimasi, suara dijual sangat murah untuk masa depan 5 tahun”, jelas pria kelahiran Madura itu.

Ia juga mengutarakan, di luar negeri pemilih bukan yang ber-KTP, tapi yang ber-NPWP. Jadi Warga Negara  yang bayar pajak yang jadi pemilih. Asumsinya, jika mampu bayar pajak, maka orang yang mampu dan tidak mau suaranya dibeli, kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu tanpa merinci negara mana yang dimaksud.

Masih menurut Ghufron, pemilih dewasa dengan ukuran taat pajak, ini bukan tidak adil, tapi dia sudah memenuhi kewajibannya kepada Negara, maka penyakit seperti money politic, serangan fajar tidak akan mempan, jelasnya lagi.

Untuk Pemilihan 2020, pihaknya juga menyoroti, ada daerah yang Covid-19 sedikit, tapi Bantuan Sosial (bansos) nya besar, ini mencurigakan. Kampanye silahkan, dengan biaya sendiri, tidak boleh menggunakan uang negara, agar dapat berkontestasi secara adil, karena pemimpin adil dihasilkan dari pemilu berkeadilan, tandasnya.[ttn/#HM]