Rapatkan Barisan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Pasuruan gelar Zoom Meeting
|
Kabupaten Pasuruan. Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Titin Wahyuningsih gelar rapat koordinasi pada Pukul 08.30 WIB terkait Pemutakhiran Data Pemilih bersama 24 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasuruan, via Daring Zoom Meeting, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan Jl. Surabaya - Malang KM 37 Gempol – Pasuruan. (Sabtu, 14 Januari 2023)
Seusai melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu Kabupaten Pasuruan melakukan rapat koordinasi dengan 24 Pengawas Pemilu Kecamatan guna melakukan pengawasan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat PPK.
Titin menuturkan dan berharap kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih sejak awal, sebagai langkah bersama-sama mendorong terciptanya data pemilih yang komprehensif, Akurat dan Mutakhir sesuai dengan Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih.
“kita harus segerakan koordinasi dengan PPK terkait pemetaan TPS, dimana pelaksanaanya telah dimulai dan akan dikoordinakan dengan KPU sebagai langkah fimalisasi”, jelas Titin ketika awali arahannya.
Ia juga menginformasikan perihal KPU Kabupaten Pasuruan sudah unduh Data Penduduk, “Teman teman Panwaslucam harus melakukan pengawasan, dengan catatan tidak boleh mengganggu proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan”, imbuh Titin jelaskan tentang Data Pemilih yang bersumber dari Daftar kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) disandingkan dengan data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan sebagai pijakan pemutakhiran data di lapangan.
Perihal teknis Pengawasan, Titin juga menyampaikan kutipan pesan langsung dari M. Nasrup selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
“Pengawasan kita, harus dilakukan secara santun, komunikatif, sesuai prosedur dan berwibawa dan jangan sampai timbulkan persoalan yang tidak dinginkan, Jadi pahami betul Regulasi PKPU No. 7 tahun 2022”, tegasnya.
Diskusi via Zoom Meeting berjalan cukup dinamis dan saling menguatkan dengan lontaran pertanyaan dari peserta Panwaslu Kecamatan, diantaranya tentang bagaimana pemilih disabilitas meraih hak suaranya, sinergitas data, maupun teknis pengawasan di lapangan. [AJ/TTN]
