Ada Kecemasan di Pilkada Lanjutan ?

pasuruan.bawaslu.go.id – Yogyakarta.   Tersedia banyak alasan mengapa ada kecemasan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Pandemic Covid-19 masih merebak. Tersedia juga hambatan dan tantangan, namun bukan berarti tidak bisa. Hal itu disampaikan Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU RI saat menjadi menjadi pembicara dalam "PILKADA di Era New Normal: Hambatan, Peluang dan Tantangan”, Jum’at (13/06/2020).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FORDEK FISIP PTMA) yang disiarkan melalui Zoom Meeting. Peserta kegiatan ini merupakan pimpinan Dekan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyiyah seluruh Indonesia, Penyelenggara Pemilu, dan terbuka untuk umum. Hari Moerti, Koordinator Divisi Hukum Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu peserta.

Mengapa ada kecemasan ?, menurut Ubaid, “semua berawal dari satu hal: kita belum pernah mengalami situasi seperti saat ini sebelumnya”. Ubaid melanjutkan, situasi penundaan Pilkada karena faktor non-elektoral, situasi regulasi yang awalnya tidak mengantisipasi adanya faktor bencana non-alam, dan situasi belum ada kepastian kapan bencana non-alam ini berakhir, kata Ubaid, yang pernah menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Banten tahun 2012-2017 ini.

Pria yang pernah menjadi Tim Asistensi Bawaslu RI tahun 2009-2012 ini, juga menjelaskan, “Terdapat juga hambatan dan tantangan Pilkada di era New Normal, yakni: pertama, beresiko jadi episentrum baru penyebaran pandemi, kedua, anggaran belum teralokasikan, ketiga, persiapan relatif mepet, dan keempat, prediksi tingkat partisipasi pemilih yang rendah.

Namun Ubaid tetap optimis, KPU dapat menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi yang tahapan lanjutan akan dimulai pada Senin (15/06/2020), jika terpenuhi beberapa syarat, diantaranya: keputusan politik bersama, regulasi kokoh, kesiapan teknis dan kecukupan anggaran, pungkasnya.[#HM]