Bawaslu RI Lantik 1.835 CPNS, Tiga di antaranya dari Kabupaten Pasuruan

pasuruan.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan kembali memperoleh tambahan kekuatan sumber daya manusia. Tiga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasuruan resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional pada Selasa (19/5/2026).

Pelantikan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serta diikuti oleh CPNS Bawaslu dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut juga diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Hadir secara langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Deviana Azizah, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Joko Nugroho. Kehadiran pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasuruan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi atas capaian para pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdian sebagai CPNS dan resmi mengemban amanah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mengingatkan para PNS yang baru dilantik agar senantiasa fokus pada tujuan hidup dan karier selama mengabdi di Bawaslu. Menurutnya, setiap pegawai harus memiliki kebanggaan terhadap institusi tempatnya bekerja serta tidak perlu membandingkan Bawaslu dengan lembaga lain.

“Jangan menoleh ke mana-mana, fokus saja pada tujuan hidup kalian. Kalian harus punya kebanggaan bekerja di Bawaslu,” ujar Ferdinand.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dibandingkan instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, para pegawai dituntut untuk memahami lingkungan kerja dan mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi yang ada.

Selain menyoroti aspek kinerja, Ferdinand juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai salah satu faktor yang mendukung kualitas pekerjaan dan pengambilan keputusan.

“Layaknya orang beribadah, syarat orang bekerja itu harus waras. Karena hanya dengan pikiran yang sehat, kita bisa mengambil keputusan dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam lingkungan kerja. Ia mengajak para PNS yang baru dilantik untuk membangun budaya kerja yang harmonis melalui kebiasaan sederhana seperti saling menyapa, menghormati pimpinan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran di lingkungan kerja.

“Biasakan saling menyapa kalau bertemu. Kenali pimpinan di tempat Anda bekerja,” pesan Bagja.

Lebih lanjut, Bagja mengingatkan agar para pegawai memahami tugas dan fungsi kelembagaan serta aktif mengikuti perkembangan tahapan pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pengawasan demokrasi.

Secara nasional, Bawaslu RI melantik sebanyak 1.835 CPNS menjadi PNS dalam kegiatan tersebut. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu RI, antara lain Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda, Deputi Bidang Administrasi La Bayoni, Deputi Dukungan Teknis Yusti Erlina, serta Inspektur Utama Rini Wartini.

Adapun tiga CPNS Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang resmi dilantik menjadi PNS yakni Ifah Zulfiani, S.Pn. sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil; Farisca Eka Rosalina, S.H. sebagai Analis Hukum Ahli Pertama; dan Meliza Putri, S.H. sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama.

Dengan dilantiknya ketiga pegawai tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasuruan berharap semakin memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Penambahan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif serta menjaga kualitas demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Pasuruan.