Cegah Politisasi SARA, Bawaslu Pasuruan Kunjungi FKUB
|
pasuruan.bawaslu.go.id – Pasuruan. Upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang bersih dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan kunjungi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pasuruan, Kamis, (28/07/2022).
FKUB merupakan wadah bagi semua organisasi keagamaan yang anggotanya merupakan tokoh-tokoh utusan dari 6 agama resmi di Indonesia. Enam agama yang diakui di Indonesia, yakni : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
Agenda kunjungan ini, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengajak FKUB menjadi mitra strategis Bawaslu dalam hal perumusan strategi tolak politik uang dan politisasi SARA bagi semua ummat beragama.
"Ini juga upaya dalam menyatukan persepsi akan pentingnya pendekatan keagamaan untuk mengajak masyarakat agar terhindar dari jeratan akan kerawanan yang berpotensi muncul, baik politik uang, intimidasi, isu sara, dan hoaks", tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan M. Nasrup.
Politik uang tidak hanya berupa materi, namun juga berupa barang. Barang apapun itu yang didasari konteks permintaan akan suatu hal untuk mempengaruhi pilihan politik, tidak diperbolehkan untuk diterima.
Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga berharap FKUB Kabupaten Pasuruan dapat menyampaikan kepada para masing-masing tokoh Agama yang ada di Kabupaten Pasuruan agar dapat berperan dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang.
Sementara itu, Saiful Anam, Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan menyampaikan, “antara Bawaslu dan FKUB itu memiliki kesamaan dalam mengelola keberagaman, kalau Bawaslu obyeknya adalah keberagaman pilihan politik, sedangkan kalau FKUB obyeknya adalah keberagaman agama”, kata Saiful yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu adhoc tingkat Kecamatan pada Pemilu 2004 sampai 2009.
Saiful pun melanjutkan, “biarlah kita berbeda, yang berbeda tidak perlu dipaksa sama, dan yang sama tidak perlu dipaksa berbeda, karena berbeda juga indah”, kata Saiful berfilosofi. Pengurus FKUB yang lain menambahkan, dalam menangani pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan isu SARA, ia menyarankan Bawaslu koordinasi dengan FKUB agar putusan yang dihasilkan tepat, harapnya.[ith/#HM]
