Dari Rutan hingga Panti Sosial, Bawaslu Sisir Data Pemilih Demi Demokrasi Inklusif

pasuruan.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam mengawal hak pilih setiap warga negara. Dalam rangka pengawasan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lokasi, di antaranya Rutan Kelas IIB Bangil, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa, Bina Laras, Bina Karya, serta Kodim 0819 Pasuruan. Rabu, 25/6/2025.

Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh warga, termasuk mereka yang berada dalam tahanan, memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, serta anggota TNI aktif, tercatat secara akurat dalam daftar pemilih. Bawaslu memandang penting keberadaan data yang inklusif dan akuntabel agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih dalam Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Kami melakukan pengawasan secara menyeluruh agar pemutakhiran data benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara, tak terkecuali mereka yang berada di lokasi khusus,” ujar A. Thoifur Arif, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Menurut Arif, proses pengawasan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul akibat data pemilih yang tidak valid, seperti adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, ataupun yang sudah tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pengawasan ini.

Dengan pengawasan aktif ini, Bawaslu Kabupaten Pasuruan berharap ke depan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses demokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa Pilkada nanti berjalan inklusif, adil, dan partisipatif. Tidak boleh ada satu suara pun yang hilang hanya karena masalah administrasi,” tegas Arif.