JATAM: Izin Tambang dan Ijon Politik Pilkada

pasuruan.bawaslu.go.id – Surabaya.   Aktor Pilkada tidak hanya Pasangan Calon dan Partai Politik, ada sejumlah aktor dibalik panggung. Hal itu disampaikan Merah Johansyah (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang - JATAM), saat menjadi narasumber Publikasi Buku Pembiyaan Pemilu di Indonesia, dengan tema kalimat tanya, “Ada Tambang di Pilkada?”, pada Senin (08/06/2020).

Kegiatan Publikasi Buku ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan disiarkan melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube Channel. Peserta ini berasal dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Merah Johansyah melanjutkan, setidaknya ada tiga aktor dibalik panggung. Pertama, konsultan komunikasi politik. Ini bertugas kemas pesan-pesan kampanye untuk publik dan mencuci jejak kotor kandidat bermasalah.

Kedua, industri media. Pilkada bukan ruang hampa dalam politik, bahkan pemilik media menjadi penguasa Politik. Media bisa mengemas calon dan menampilkan citra positif.

Ketiga, penguasa kapital keuangan.  Ini pemilik modal besar, sebagai penyokong dana kampanye Pasangan Calon yang nantinya diganti dengan kemudahan usaha mereka, termasuk tambang.

Ada gap antara LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, red) Calon dengan biaya Politik Pilkada. Ini potensi disusupi ijon. Dalam Pertanian, ijon itu merugikan petani dan akhirnya terjerat hutang, sama halnya dibidang Politik Pilkada. Konspirasi ini tidak terjadi ketika salah satu pihak tahan godaan, beber Merah.

Semua template kampanye sama, bicarakan tentang sarana prasarana, Pendidikan dan Kesehatan. Jarang bicara isu lingkungan hidup, ini tidak jadi materi kampanye, beber Merah lagi.

Paparan berikutnya, Merah juga membeberkan beberapa Kasus Kepala daerah ditangkap KPK terkait suap Perizinan SDA, dan sumbangan dana kampanye yang identitasnya disembunyikan.

Setiap tahapan izin tambang, peluang korupsi bagi Kepala Daerah, jadi kalau ada pertanyaan, ada tambang di Pilkada, maka saya jawab Ada. Saya mengapresiasi kepada Bawaslu yang mulai mengangkat topik tambang ini.

Saya berharap ada regulasi pendanaan politik yang transparan dan murah, yang akan memutus lingkaran setan politik mahal dan korupsi politik pertambangan. Pilkada New Normal tidak hanya ubah teknis Pilkadanya, tapi bisa mendalami hubungan pertambangan dengan Pilkada, pungkasnya.[#HM]