Kornas JPPR: Jangan Bergeser ke Demokrasi Elitis

pasuruan.bawaslu.go.id – Jakarta.   Para pegiat Pemilu juga menaruh perhatian yang besar terhadap pelaksanaan Pilkada 2020. Alwan Ola Riantoby selaku Kornas JPPR (Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) sebagai salah satu Pemantau Pemilu, mengatakan, “Civil Society berikan diskursus, negara merespons positif, hal itu akan melahirkan demokrasi yang terkonsolidasi”.

Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Virtual dengan tema “Nasib Demokrasi di tengah Pandemi Covid-19”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor DKI Jakarta pada Jum’at (05/06/2020). Diskusi ini terbuka untuk umum, dan diikuti juga oleh Hari Moerti, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Alwan juga menegaskan, “Jangan bergeser ke demokrasi elitis, termasuk nanti saat Pemilu jangan menggunakan sistem proporsional tertutup”.

Terkait pelaksanaan Pilkada 2020, Alwan menyatakan, “Untuk Alat Pelindung Diri (APD) jangan Penyelenggara Pemilu yang mengurusi, biar disiapkan oleh gugus tugas, agar KPU fokus pada penyelenggaran teknis dan Bawaslu fokus mengawasi”.

Selain itu, rencana jumlah pemilih per TPS dari 800 ke 500 di Pilkada 2020, itu masih menimbulkan kerumunan, masih beresiko, jelas Alwan.

Menurut Alwan, masih ada yang belum jelas alat coblosnya, “coblos pakai tusuk gigi atau bagaimana, sampai sekarang belum ada kejelasan, ungkapnya sambil tersenyum.

“Dalam Pilkada 2020 ini, tidak semua harus ditangani Penyelenggara Pemilu, itu bisa didistribusikan ke pihak lain, baik gugus tugas ataupun civil society”, tandasnya.[#HM]