Makin Mantap dengan Pilkada Lanjutan

pasuruan.bawaslu.go.id – Yogyakarta.   Kita sekarang makin mantap dengan Pilkada 2020, kita songsong dimulainya tahapan lanjutan sebentar lagi.  Hal itu disampaikan Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR RI saat menjadi menjadi pembicara dalam "PILKADA di Era New Normal: Hambatan, Peluang dan Tantangan”, Jum’at (13/06/2020).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FORDEK FISIP PTMA) yang disiarkan melalui Zoom Meeting. Peserta kegiatan ini merupakan pimpinan Dekan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyiyah seluruh Indonesia, Penyelenggara Pemilu, dan terbuka untuk umum. Hari Moerti, Koordinator Divisi Hukum Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu peserta.

Dengan diterbitkannya Perppu No 2 tahun 2020, tentu dengan berbagai pertimbangan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Sekarang fokusnya pada partisipasi pemilih dan kualitas penyelenggaraan, terang Zulfikar melalui Zoom Meeting.

Untuk menuju partisipasi pemilih dan kualitas penyelenggaraan, kita mulai dari tantangannya lebih dulu, yang utama adalah ketersediaan anggaran. Di forum Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Pemerintah, saya ngotot tambahan anggaran Pilkada di masa Pandemi, agar berdaulat maka harus penuhi dari APBN, tegas Zulfikar.

Menurut Anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jatim III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini, “Kalau dibebankan ke daerah itu sudah melalui NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red) Pilkada, yang prosesnya tidak mudah. Lalu siapa yang harus ambil tanggungjawab, maka harus Pemerintah Pusat. Kalau 152 T untuk BUMN bisa, masak 5 T untuk Pilkada saja tidak mau. Ini pertaruhan bangsa ini atas kinerja Pemerintah, jelas Zulfikar.

Ia berharap untuk Pilkada 2020 mendatang, Pilkada bersih, Pilkada sehat, hak terlindungi dan hasilnya legitimate. Khusus kepada Penyelenggara Pilkada, ia juga berharap, para Penyelenggara Pilkada tetap netral, personilnya muda-muda dan berlatar belakang aktivis sehingga diharapkan bisa bekerja independen, makna independen itu bukan menjaga jarak yang sama dengan peserta Pilkada, namun menjaga kedekatan yang sama dengan peserta Pilkada. Semua informasi Pilkada disampaikan, agar pemilih punya referensi yang cukup, pungkasnya. [#HM]