Partisipasi Publik, Kunci Pemilu Jujur

pasuruan.bawaslu.go.id - Ngabuburit Pengawasan dalam rangkaian Pesantren Kilat Demokrasi Episode ke-2 dengan mengangkat tema “Partisipasi Publik sebagai Pilar Pengawasan Pemilu yang Efektif.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber Habibur Rohman, Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Acara berlangsung hangat dan interaktif, peserta sangat antusias berdiskusi seputar peran publik dalam mengawal demokrasi.

Dalam pemaparannya, Habib sapaan akrabnya menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu. Menurutnya, keberhasilan pemilu yang jujur dan adil sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. “Pengawasan partisipatif adalah kekuatan besar. Ketika masyarakat peduli dan berani melapor, potensi pelanggaran bisa diminimalisir,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses demokrasi.

Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai bentuk partisipasi publik yang dapat dilakukan, mulai dari memastikan diri terdaftar sebagai pemilih, menolak praktik politik uang, hingga melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak harus selalu formal, tetapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan komunitas. Edukasi politik yang sehat, menurutnya, adalah langkah awal menciptakan pemilu yang berintegritas.

Suasana diskusi semakin hidup ketika peserta mengajukan pertanyaan seputar tantangan pengawasan di era digital. Habib menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang baru yang harus diawasi bersama, terutama terkait penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Ia mengajak generasi muda untuk menjadi agen literasi digital dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan hanya milik penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui Pesantren Kilat Demokrasi, semangat pengawasan partisipatif diharapkan semakin menguat, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih transparan, jujur, dan bermartabat.