Problematika APD Pilkada
|
pasuruan.bawaslu.go.id – Surabaya. Dua hari pasca tahapan lanjutan Pilkada dimulai, diselenggarakan Diskusi Online oleh elemen civil society yakni Visi Nusantara Maju dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, pada Selasa (16/06/2020).
Tema Diskusi Online ini, “Keamanan dan Keselamatan Penyelenggara, Peserta, dan Pemilih dalam Pemilihan Serentak di Masa Pandemi Covid-19”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Salah satu narasumber adalah M. Arbayanto, selaku Komisioner KPU Provinsi Jatim.
Diskusi Online ini disiarkan melalui Zoom Meeting dan diikuti dari beragam latar belakang peserta dan berbagai daerah, termasuk Hari Moerti, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Arbayanto mengungkapkan, “Di Jatim terdapat tiga daerah yang penyebaran Covid-19 nya besar, dan akan Pilkada 2020 ini. Ketiga daerah itu yakni, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Itu jadi fokus perhatian kita tentang keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih”.
Dikesempatan itu, Arba juga menjelaskan tentang kronologi keputusan penundaan Pilkada dan Pilkada Lanjutan. Sejak BNPB menyatakan darurat bencana akibat Covid-19 pada 21 Maret 2020, maka tahapan Pilkada ditunda. Terdapat tiga opsi penundaan, 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, atau 29 September 2021.
Arba melanjutkan, dalam RDP Komisi II DPR RI pada 27 Mei 2020, diputuskan kalau memilih opsi 9 Desember 2020, dan tahapan lanjutan dimulai 15 Juni 2020 kemarin. Dalam rapat itu KPU diminta segera membuat Rancangan Peraturan KPU dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan pencegahan Covid-19.
Salah satu protokol Kesehatan dan pencegahan Covid-19 itu adalah Alat Pelindung Diri (APD). Menurut Arba, setidaknya ada 3 problem APD, yakni tepat waktu, tepat jumlah dan tepat spesifikasi. Sama seperti logistik Pilkada, harus memenuhi prinsip-prinsip itu, jelas Arba.
Kami lebih suka pengadaan APD dari pihak lain, jadi kami terima barang namun harus sesuai 3 prinsip itu. Supaya kami fokus pada penyelenggaraan Pilkada, bukan sibuk dengan pengadaan APD, tegasnya.
Dialektika Problem APD ini bukan kita tidak siap, tapi kita tidak ingin serampangan, jelas Arba lagi.
Mengelola negara ini melalui Pilkada, kita tidak hanya bisa bicara siap, tapi cakap, pungkasnya.[#HM]
