Zulfikar: Politik itu Tindakan Mengambil Tanggungjawab
|
pasuruan.bawaslu.go.id – Surabaya. Dua hari pasca tahapan lanjutan Pilkada dimulai, elemen civil society yakni Visi Nusantara Maju dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menyelenggarakan Diskusi Online, pada Selasa (16/06/2020).
Tajuk Diskusi Online ini, “Keamanan dan Keselamatan Penyelenggara, Peserta, dan Pemilih dalam Pemilihan Serentak di Masa Pandemi Covid-19”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Salah satu narasumber adalah Zulfikar Arse Sadikin, selaku Anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi diantaranya tentang Pemerintahan dan Kepemiluan.
Diskusi Online ini disiarkan melalui Zoom Meeting dan diikuti dari beragam latar belakang peserta dan berbagai daerah, termasuk Hari Moerti, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Zulfikar mengatakan, “Adanya diskusi online ini wujud kepedulian dari DEEP Indonesia tentang Pilkada. Ini bagian dari ikhtiar kita semua agar Pilkada 2020 ini dapat mengantisipasi segala resiko. Mari kita optimis, karena ini sudah jadi keputusan, tugas kita tinggal kawal dengan baik”, kata Zulfikar dalam pengantar diskusi online ini.
Ia juga mengatakan, saya sudah sering komunikasi dengan civil society, saya memahami argumentasinya, bahwa ini 2 kutub, keamanan dan keselamatan, keselamatan dan kedaulatan.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jatim III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini, berkaitan dengan Alat Pelindung Diri (APD) dari APBN, sebagai wakil rakyat, itu juga sudah saya suarakan, tegas Zulfikar.
Ini keputusan politik, dan politik itu tindakan mengambil tanggungjawab atas apa yang sudah kita putuskan. Ini juga menambah kepercayaan publik, bahwa kita siap melaksanakan Pilkada di masa Pandemi, lanjutnya.
Salah satu indikator kesiapan, menurut Zulfikar, kepastian ketersediaan dan kejelasan anggaran, karena ini yang putuskan di Pusat, maka Pemerintah Pusat harus mengambil tanggungjawab dengan menyiapkan APD dari APBN.
Besok kita rapat lagi, membahas dua hal, anggaran dan peraturan KPU tentang Pilkada ini, semoga memberi kejelasan, harapnya.
Ia juga berharap, Menteri Keuangan dapat memenuhi APD dari APBN, kalau itu berhasil, maka saya titip ke KPU dan Bawaslu agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi keselamatan dan kedaulatan Pilkada, pungkasnya.[#HM]
